nusakini.com, Penunjukan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memicu spekulasi lanjutan soal perombakan Kabinet Merah Putih. Pergeseran ini dinilai sebagai pintu masuk reshuffle di sektor strategis ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa DPR tidak memiliki ruang intervensi dalam urusan tersebut. Menurutnya, reshuffle merupakan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

• Sah! Sari Yuliati Duduki Kursi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
• Rocky Candra Minta ESDM Tertibkan PETI, Tragedi di Jambi Jadi Alarm Serius
• Marak Kasus Kawin Kontrak, Komisi XIII Minta Penegakan Hukum Orang Asing di Bogor
• Bambang Haryo Dorong Pembenahan Besar Pariwisata RI Agar Kembali Bersaing di ASEAN
• Dapur MBG Bau, Sanitasi Bobrok, Irma NasDem Warning Keras BGN: Bisa Jadi Bom Waktu Anak Sekolah!

“Keputusan sepenuhnya ada di Presiden. DPR menghormati itu,” ujar Cucun di Senayan, Selasa (27/1/2026).

Sikap senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem, Saan Mustopa. Ia menyebut kekosongan posisi Wamenkeu merupakan konsekuensi logis dari penugasan baru Thomas Djiwandono di BI.

“Apakah hanya Wamenkeu atau ada reshuffle lebih luas, itu sepenuhnya keputusan Presiden,” kata Saan.

Pernyataan elite DPR ini menegaskan bahwa dinamika kabinet saat ini sepenuhnya berada dalam orbit kendali Presiden, tanpa tekanan politik terbuka dari parlemen. (*)